Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan banding Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman terpidana korupsi Idrus Marham menjadi dua tahun. Namun, KPK tetap menghormati keputusan tersebut.
"Tentu saja wajar saja jika kami menyampaikan KPK cukup kecewa dengan keputusan penurunan yang signifikan di tingkat kasasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Selasa (4/12) malam.
Febri membandingkan putusan kasasi hakim Mahkamah Agung dengan hakim di kasasi dan jaksa. tuntutan KPK. Menurutnya, hukuman yang diterima oleh terpidana semakin buruk.
Di masa depan, kata Febri, KPK menginginkan visi bersama untuk memberantas korupsi di semua lembaga, terutama memaksimalkan pemberian efek jera kepada koruptor.
Febri mengatakan bahwa pihaknya berharap kasus Idrus dapat menjadi kontemplasi sehingga pekerjaan penyidik, jaksa penuntut umum, hakim tingkat pertama, tingkat kedua hingga tingkat kasasi akan memiliki visi yang sama mengenai pemberantasan korupsi.
"Jika seorang koruptor terbukti bersalah, tentu saja harapannya dapat dijatuhi hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan tindakannya," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa tim di lembaga anti-keuangan sekarang mempertimbangkan langkah lebih lanjut untuk menanggapi banding. Febri mengatakan jaksa KPK pertama-tama akan mempelajari salinan keputusan tersebut. Meski hingga Selasa (4/12) malam, menurut Febri, salinan file belum diterima.
"Belum ada diskusi tentang PK [Peninjauan Kembali], kami akan mempelajari salinan keputusan nanti, dan kami akan melaksanakannya. Meskipun ada beberapa not, "katanya.
Pada Senin (2/12), majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan banding yang diajukan oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham terkait kasus korupsi PLTU Riau-1. Hukuman Idrus yang semula lima tahun dikurangi menjadi dua tahun penjara.
Panel hakim yang diketuai Suhadi dalam pertimbangan menjelaskan, Idrus melanggar Pasal 11 UU Korupsi karena ia menerima hadiah terkait dengan proyek PLTU Riau-1. Namun, menurut majelis hakim, Idrus bukanlah elemen penentu yang berwenang untuk mengambil keputusan proyek.
Selain Suhadi, dua anggota hakim lainnya adalah Krisna Harahap dan Abdul Latief.
Berikut ini adalah daftar koruptor yang hukumannya dapat dikurangi oleh Mahkamah Agung
1. M Sanusi
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Uang tersebut terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Badan Legislatif Daerah DPRD DKI.
M Sanusi kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Jaksa tidak menerima dan mengajukan banding. Hukumannya meningkat menjadi 10 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Daniel Dalle Pairunan, dengan anggota Humuntal Pane, Sri Anggarwati, Jeldi Ramadhan, dan Anthon Saragih. Putusan itu ditegakkan di tingkat kasasi. Tidak menerima, Sanusi mengajukan PK dan diberikan.
Duduk sebagai ketua majelis, Prof. Surya Jaya bersama anggota LL Hutagalung dan Eddy Army. Majelis mengurangi hukuman M Sanusi menjadi 7 tahun penjara. Tetapi Surya Jaya tidak setuju dengan pendapat itu dan tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan M Sanusi, tetapi Surya Jaya kalah suara oleh anggotanya.
2. Irman Gusman
Mantan Ketua DPD itu terbukti korup dalam menangani impor gula. Irman dianggap telah menerima suap dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Di persidangan, Irman terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Bulog ke perusahaan Xaveriandy. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Irman dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Keputusan itu mengikat secara hukum.
Di tingkat PK, hakim Mahkamah Agung Suhadi, Eddy Army dan Abdul Latief menyunat dan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara.
3. Patrialis Akbar
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan untuk mempertimbangkan kembali (PK) mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis terbukti menjadi perdagangan & # 39; dalam kasus keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menyunat hukuman Patrialis dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Andi Samsam Nganro dengan anggota LL Hutagalung dan Sri Murwahyuni.
4. Choel Mallarangeng
Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Choel Mallarangeng dari 3,5 tahun menjadi 3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Alasan Mahkamah Agung adalah Choel mengembalikan uang yang rusak senilai Rp 7 miliar.
Duduk sebagai ketua majelis hakim Salman Luthan bersama anggota hakim agung Prof. Abdul Latief dan hakim agung Sri Murwahyuni.
5. Registrar Yang Rusak
Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman kepada petugas pengganti (PP) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan) Tarmizi. Pejabat pengadilan terbukti menerima suap dari Direktur Pelaksana Inspeksi PT Aquamarine Divindo, Yunus Nafik, melalui pengacara Ahmad Zaini.
Awalnya Tamrizi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tetapi di tingkat PK, hukuman itu disunat ke penjara 3 tahun. Yang duduk sebagai ketua majelis hakim adalah Andi Samsan Nganro bersama anggota LL Hutagalung dan Sri Murwahyuni.
6. Korupsi Rp. 132 miliar
Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman pengusaha Tamin Sukardi dari 8 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.
Padahal, dia terbukti korup Rp 132 miliar. Bahkan, dia juga seorang hakim suap yang akan dibebaskan pada tingkat pertama. Kasus Nomor 1331 K / Pid.Sus / 2019 diadili oleh Andi Samsan Nganro, Abdul Latif dan Leopold L. Hutagalung.

Hukuman Komisi Pemberantasan Korupsi Dihukum Kasus Korupsi Dapat Pengurangan dari Mahkamah Agung ditunjukkan sebelumnya di Topikindo.



Source link