Category: News

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memprediksi bakal calon presiden dan wakil presiden akan mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Menurut Arief, mereka kemungkinan besar baru mendaftar pada Jumat, 10 Agustus 2018. Hari ini, Senin (6/8) dipastikan tidak ada calon yang mendaftar. “Kalau melihat kultur kemarin saat pendaftaran bakal caleg DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu di hari terakhir, maka kemungkinannya pendaftaran capres-cawapres juga akan dilakukan di hari terakhir. Atau, paling cepat sebelum hari terakhir masa pendaftaran,” ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Minggu (5/8). Sampai Minggu (5/8), pihaknya belum menerima pemberitahuan dari parpol pendukung tentang pendaftaran capres-cawapres. Dengan itu, Arief memastikan Senin (6/8), tidak ada capres-cawapres yang mendaftar. “Artinya pada Senin (6/8) belum ada yang akan mendaftar.

Sebab, kami sebelumnya telah menyampaikan agar parpol memberitahu pada sehari sebelumnya jika akan ada capres-cawapres yang mendaftar ke KPU,” kata dia. Arief mengungkapkan pendaftaran harus dihadiri pasangan capres-cawapres. Selain itu, pendukung juga boleh hadir pada saat pendaftaran. Namun, KPU akan membatasi jumlah maksimal pendukung pasangan capres-cawapres yang masuk ke Gedung KPU. “Boleh masuk sekitar 170 orang. Nantinya, 50 orang pendukung boleh ikut ke dalam untuk mengantar pendaftaran. Sisanya 120 harus tetap berada di halaman KPU,” kata dia. Arief meminta para bakal capres dan cawapres tidak boleh terlalu lelah saat pendaftaran. Pasalnya, sehari setelah pendaftaran, paslon harus melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditentukan KPU. Dijelaskan, calon butuh puasa beberapa jam sebelum pemeriksaan kesehatan. Karena itu, mereka tidak boleh mendaftarkan terlalu malam. “Kalau pemeriksaan kesehatan mulai pagi, sekian jam sebelumnya dia sudah harus istirahat, puasa,” katanya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSPAD. Kubu Prabowo Sementara itu, Anggota Badan Komunikasi Publik DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan, cawapres pendamping Prabowo Subianto sebagai calon presiden capres bakal diputuskan pada 8-9 Agustus 2018. Saat ini, para ketua umum partai politik koalisi pendukung Prabowo tengah mematangkan sejumlah hal teknis. “Tanggal 8 atau 9 Agustus ketum-ketum akan bertemu, rapat dan memutuskan siapa cawapres. Sekarang, sekjen partai pendukung sedang terus kerja matangkan visi misi dan tataran teknis,” kata Andre dalam diskusi survei nasional Roda Tiga Konsultan (RTK) bertema Capres-Cawapres dan Partai Politik Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (5/8). Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Panjaitan meminta agar publik bersabar menanti cawapres.

“Bintangnya ini bukan lagi siapa capresnya, tapi siapa cawapresnya,” ujar Hinca. Ia menyatakan, partainya tidak pernah mengajukan nama tertentu kepada Prabowo. “Apakah kami tawarkan cawapres ke Pak Prabowo? Biarkan capres yang berdaulat penuh memilih siapa wakilnya. Tidak ada kata menawar -nawari. Sepenuhnya kami serahkan ke Pak Prabowo,” tegasnya. Pada kesempatan terpisah, koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jauh berbeda dengan kubu Prabowo. “Siapa cawapres Pak Jokowi? Semua ketum koalisi sudah serahkan itu ke Pak Jokowi,” kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan visi misi dan program yang akan dikampanyekan untuk P e m i l i h a n P r e s i d e n (Pilpres) 2019. Semua itu akan dikemas dalam wadah bernama Nawacita II yang merupakan kelanjutan Nawacita yang saat ini masih didengungkan. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, saat ini Jokowi sudah memiliki kerangka dasar dari Nawacita II. Kerangka dasar itu akan disesuaikan dengan platform partai-partai pengusung yakni PDI Perrjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB. “Misalnya dari Nasdem bagaimana Nawacita II ini supaya unsur restorasi dan gerakan perubahan, menerjemahkan kembali trisakti secara lebih up to date sesuai keadaan zaman,” ujar Johnny kepada SP, Minggu (5/8). Ia mencontohkan dari PPP dan PKB yang mungkin akan memasukkan unsur-unsur yang berhubungan dengan keumatan, misalnya pendidikan-pendidikan berbasis agama. Tidak hanya Islam, tetapi juga agama lain yang selama ini belum mendapat perhatian dan pembiayaan yang memadai dari kementerian terkait. Selanjutnya, PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura, misalnya melihat bagaimana peran untuk partisipasi kelompok-kelomp o k t e r m a r j i n a l k a n . Bagaimana peningkatan peran mereka dan untuk keberpihakan perhatian kelompok kecil menengah dan mikro.

“Itu akan jadi perhatian kami. Tapi di sisi lain tetap akan menjaga momentum pembangunan infrastruktur. Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan negara -negara lain sehingga kita harus meneruskan program Nawacita I untuk mengejar ketertinggalan infrastrukturnya. Lanjut Nawacita II,” ujar dia. Pembekalan PDI-P Saat pembekalan bakal calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR yang digelar PDI Perjuangan (PDI-P) di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/8), Jokowi juga memberikan arahan srategis t e r k a i t p e n c a p a i a n Nawacita. Hadir pada kesempatan itu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Acara itu sempat dibuat terbuka di bagian awal. Yakni ketika Jokowi hadir dan PDI-P memperkenalkan caleg-calegnya per kelompok kepada presiden. Setelahnya, acara pembekalan dilaksanakan tertutup. Di antara para caleg, ada orang baru seperti mantan Jubir KPK RI Johan Budi SP dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera. Kepada wartawan di sela-sela acara, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, pembekalan itu bertujuan memperkuat ideologi Pancasila dengan napas kerakyatan dan gotong royong kepada para kader. Megawati selain berbicara soal ideologi partai, juga mengarahkan agar para caleg bekerja keras dan bergerak ke bawah memenangkan Pemilu 2019 baik Pileg maupun pilpres. “Ibu Megawati meminta agar semuanya kerja keras memenangkan Pemilu 2019,” kata Hasto. Megawati juga sempat meminta kepada Johan Budi agar ikut memberi masukan untuk penguatan partai.

Khususnya membangun sistem agar tak ada lagi kader PDI-P yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Hasto menjelaskan, Megawati berharap masyarakat semakin mengenal PDI-P sebagai partai yang sudah mencanangkan komitmen antikorupsi. Perang terhadap korupsi benar-benar diwujudkan. Johan yang ditemui di sela-sela acara mengungkapkan, arahan utama Megawati adalah agar para caleg bekerja keras dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. “Kami diminta untuk solid di lapangan,” ujar Johan Budi. Megawati juga menekankan soal makin beragamnya caleg-caleg PDI-P dan bisa mengubah persepsi seakan partai itu jauh dari keislaman. Megawati juga sempat menyampaikan soal nilai-nilai perjuangan yang diemban PDI-P dan berharap itu tertanam di sanubari para caleg. “Beliau menceritakan sejarah PDI-P dan pengalaman beliau dan nilai yang dikembangkan kader PDI-P, termasuk Trisakti Bung Karno,” kata Johan Budi

Partai Golkar ( P G ) p e r c a y a k an k e Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang dilakukan Partai Perindo. PG yakin MK memikirkan dengan jernih dan perlu waktu untuk memutuskan perkara yang sangat strategis tersebut. “Kami tidak mau berandai-andai atas gugatan tersebut. Kami percayakan ke hakim MK. Kami yakin hakim MK juga memikirkan dampak atau konsekuensi atas gugatan yang sangat mepet dengan waktu pendaftaran calon,” kata Ketua DPP PG bidang Media dan Pengalangan Opini Tb Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin (6/8). Sebagaimana diketahui, Perindo menggugat UU Pemilu Pasal 169 huruf n ke MK. Dalam gugatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), masuk sebagai pihak terkait. Gugatan itu terkait dibolehkan atau tidaknya JK kembali menjadi Cawapres karena sudah dua kali menjadi Wapres tetapi tidak berturut-turut.

JK sendiri adalah politisi PG dan mantan Ketua Umum PG. Perindo berpandangan JK masih bisa menjadi Cawapres kembali karena dua kali menjadi Wapres bukan dalam waktu yang berturut-tutut. Ace menjelaskan meski JK kader Golkar, masalah Cawapres diserahkan ke Capres Joko Widodo (Jokowi). PG tidak dalam posisi mendesak atau memaksa Jokowi karena masalah Cawapres adalah soal kesesuaian dan kecocokan dengan Capres. Terkait gugatan dari Perindo, Ace yakin MK pasti butuh waktu untuk mempelajari sehingga bisa memutuskan dengan tepat. Pasalnya, materi yang digugat cukup berpengaruh bagi sistem ketatanegaraan di masa mendatang. Gugatan yang mepet dengan waktu pendaftaran Capres, cukup menyulitkan hakim MK untuk bersikap. Namun, dia sepenuhnya menyerahkan ke hakim MK. Bisa saja ada pandangan lain dari MK sehingga gugatan itu bisa segera diputus. “Kami serahkan ke Pak Jokowi saja, siapa yang dipilih. Apakah nanti kembali pak JK jika gugatannya dikabulkan atau tidak, itu hak Pak Jokowi,” tutup Ace